Menpan: Tidak Boleh Lagi Rekrutmen PNS dari K1 dan K2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menegaskan bahwa permasalahan pengangkatan honorer K-1 dan K-2 yang tak kunjung selesai sejak tahun 2005 tidak boleh lagi terjadi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Asman disela-sela sambutannya pada Pemantauan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terkait e-performance dan e-budgeting, di Bandung, Jumat (26/08).

Seperti diketahui, kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada aparatur yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, penerimaan CPNS kedepannya harus dilaksanakan secara transparan guna menjaring aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan dalam pengadaan formasi.

Namun demikian, Menteri Asman juga mengungkapkan bahwa pengadaan formasi CPNS juga bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. "Ternyata formasi juga menentukan, tidak boleh lagi terjadi pembukaan formasi hanya karena saudaranya ingin jadi PNS. Kalau kebutuhannya riil, baru saya teken," katanya.

Menteri Asman juga menegaskan bahwa celah-celah seperti itu harus diawasi secara ketat untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik KKN. "Tidak boleh lagi terjadi tolong menolong dalam penerimaan PNS. Ini sudah bukan lagi jamannya seperti itu," tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengkritisi pola rekrutmen CPNS dari honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2).
Menurutnya, sejak pengangkatan honorer K1 dan K2, 60 persen ASN di antaranya hanya memiliki kemampuan di bidang administrasi.

Sementara sisanya tidak lebih dari 40 persen yang memiliki kemampuan secara spesifik.‎

"Karena kepala daerah sesukanya merekrut honorer K1 dan K2 dengan iming-iming di PNS-kan, alhasil tenaga yang direkrut lebih banyak ke tenaga administrasi. Padahal, yang dibutuhkan birokrasi adalah PNS dengan kompetensi tinggi," bebernya.‎

‎Saat ‎ini jumlah PNS pusat dan daerah 4,5 juta orang. Sebanyak 1,9 juta orang di antaranya berpendidikan SMA ke bawah dengan jabatan tenaga administrasi.

Pola Penggajian Akan Diubah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Keuangan tengah membuat rencana mengubah pola penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya,  untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

asman abnur menpan rb

Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB Asman Abnur dalam acara Rakernas Taspen Tahun 2016 di Surabaya, Kamis (25/08). "Dalam Undang-Undang ASN, selama ini iuran untuk pensiun diambil dari gaji pokok dan kecil sekali. Untuk itu, saat ini Kementerian PANRB bersama Kementerian Keuangan sedang membuat pola sistem penggajian baru untuk ASN," kata Asman.

Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro menyambut baik rencana perubahan sistem pola penggajian ASN yang diungkapkan Menteri Asman. Dikatakan, iuran Taspen berasal dari gaji pokok, yang saat ini relatif rendah.  "Pak Menteri tadi berharap akan memperbaiki polanya sehingga iurannya akan tinggi dan preminya naik. Itu sejalan dengan program kami, dan itu berita yang baik bagi ASN dan Taspen," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, perubahan sistem penggajian juga akan berdampak bagi tunjangan hari tua yang saat ini polanya masih menggunakan manfaat pasti, sehingga iurannya tetap unfunded atau selisih penghitungan tabungan hari tua ASN dengan realisasi pungutan.

Ke depan hal tersebut tidak boleh dilakukan lagi karena akan menambah beban pemerintah dan tidak sehat bagi Taspen karena ada aset yang tidak menghasilkan.  “Program menaikkan gaji pokok ini kalau ekonomi sudah baik itu ide yang simpatik dan mudah-mudahan ini terwujud sehingga kesejahteraan ASN meningkat," kata Iqbal. menpan.go.id

Tahun 2017, PNS tetap Dapat THR/Gaji 14


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan kembali mendapatkan gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR).

Hal ini diakui Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

"Kebijakan belanja pegawai masih sama seperti tahun lalu, adanya THR," ujar dia singkat di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

‎Saat dikonfirmasi lebih jauh mengenai alasan pemberian THR lagi, Askolani enggan berkomentar. Begitu pula dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai kebijakan THR.
gaji 14 tahun 2017 thr 2017
gaji 14 tahun 2017

Sebelumnya, pada 18 Mei 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan dana sekitar Rp 14 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan juga gaji ke-14, atau biasa yang disebut dengan THR bagi para PNS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengungkapkan pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun untuk membayar gaji ke-13. Sedangkan untuk gaji ke-14 atau THR, jumlahnya kurang lebih sama dengan gaji ke-13.

Dengan jumlah belasan triliun rupiah ini, Askolani mengklaim pemerintah sanggup membayar hak para aparatur sipil negara, termasuk pensiunan PNS. "Ada anggarannya. Itu wajib. Gaji itu mesti diutamakan, karena ini menyangkut hajat rakyat banyak," tutur dia. liputan6.com

BKN: Tersisa 10 ribu PNS Fiktif Pasca PUPNS

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI Bima Haria Wibisana mengatakan saat ini tersisa 10 ribuan PNS Siluman alias fiktif pasca penjaringan data PUPNS lalu.

Data awal, 97.000 masuk PNS 'ghost'. Kemudian tersisa 74.000, kita verifikasi turun 25.000 dan sekarang masih ada 10.000, katanya saat meresmikan meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN Semarang.


Berdasarkan institusi, jumlah PNS siluman paling banyak bekerja di institusi TNI/Polri. Pihaknya mengaku sulit mengakses data tersebut lantaran dana pensiun PNS bersangkutan berada di PT Asabri.
"Dana pensiunnya tidak di Taspen, sehingga kita sulit mengakses data orang-orangnya. Kita minta tolong ke Kemenhan untuk memverifikasi 4.500 PNS di lingkungan TNI/Polri," ungkapnya.

Sedangkan sisanya, sebanyak 5.500 PNS "siluman" tersebut, lanjutnya, akan dipilah lagi mengenai status kepegawaiannya.

Ia mengaku belum bisa memastikan apakah PNS siluman tersebut fiktif atau tidak. Misalnya kemungkinan yang bersangkutan sakit stroke dan tidak pernah melapor. Data PNS yang misterius ini akan diserahkan ke masing-masing pembina kepegawaiannya untuk dipastikan lagi kebenaran status kepegawaiannya

Kementerian Pertanian Usul 7 ribu PPL Pertanian diangkat CPNS


Kementerian Pertanian mengusulkan formasi 7.684 Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang berada di kabupaten/kota untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Selama ini THL-TB Penyuluh Pertanian telah memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan pendapatan bagi petani sehingga perlu melakukan rekruitmen untuk THL-TBPP dalam mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (2/8).
PPL Pertanian diangkat CPNS

Dalam sosialisasi pengangkatan CPNS penyuluh pertanian, Pending mengatakan saat ini jumlah penyuluh yang bertugas di masing-masing desa/kelurahan sebanyak 12.007 PNS untuk melayani 71.479 desa/kelurahan potensi pertanian. Padahal, dalam UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Permentan Nomor 72/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian menyebutkan bahwa paling sedikit satu orang penyuluh dalam satu desa potensi pertanian.

Dengan demikian, masih dibutuhkan sebanyak 59.472 orang penyuluh untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi pun telah menyetujui seleksi para THL-TB Penyuluh Pertanian yang berusia kurang dari dan sama dengan 35 tahun untuk menjadi CPNS Penyuluh Pertanian. Adapun THL-TN Penyuluh Pertanian yang berusia lebih dari 35 tahun akan diproses melalui pola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK diterbitkan.

Sebelum merealisasikan rencana pengangkatan CPNS Penyuluh Pertanian, Menteri PAN-RB mensyaratkan adanya nota kesepahaman (MOU) antara Menyeri Pertanian dan Bupati/Walikota untuk menjamin pelaksanaan seleksi sesuai mekanisme. Tes seleksi pengangkatan THL-TB dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan pada awal September 2016.

Republika.com

Sistem Informasi Pencari Kerja Kemenaker

Kabar gembira bagi pencari kerja, karena Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi telah meluncurkan situs sistem informasi bagi pencari kerja. Sistem informasi ini disebut "Sistem Informasi 10 Juta Kesempatan Kerja" yang nantinya menyediakan informasi akurat bagi pencari kerja,  yang melibatkan 34 Kementerian, 34 Lembaga pemeritnah Non Kementerian (LPNK), 121 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 15 pengelola kawasan industri, Kadin, Apindo, JICA, ILO dan jajaran internal Kemenaker.

 Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Heri Sudarmanto mengatakan komitmen bersama untuk berkontribusi dalam penyediaan data penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan sebagai satu program prioritas nasional dan berkelanjutan. "Pemerintah akan mampu menyusun program, dan kegiatan untuk bidang pendidikan dan pelatihan kerja. Sehingga ke depan sektor-sektor pemerintah yang banyak menciptakan kesempatan kerja, pada profesi bidang tertentu akan dapat dipersiapkan sumber daya manusiannya. Sehingga tidak lagi terjadi ketidakcocokan antara keluaran pendidikan dan keterampilan dengan pasar kerja,"

Dengan adanya pendataan kesempatan kerja yang komprehensif kata Hery Sudarmanto akan bermanfaat sebagai referensi dalam menyusun kebijakan pemerintah dan perencanaan investasi swasta dan masyarakat.

Selain itu kata Hery pemerintah akan mampu menyusun program dan kegiatan untuk bidang pendidikan dan pelatihan kerja sehingga ke depan sektor-sektor pemerintah yang banyak menciptakan kesempatan kerja pada profesi bidang tertentu, akan dapat dipersiapkan SDM. “Sehingga tidak lagi terjadi ketidakcocokan antara keluaran pendidikan dan ketrampilan dengan pasar kerja, “ katanya.

Hery menambahkan data kesempatan kerja tersebut juga akan berguna pula untuk berbagai dimensi sektor perencanaan seperti transportasi, perumahan, perbankan, industry, listrik, air, perdagangan dan bidang-bidang lainnya.

Manfaat lain yang dirasakan masyarakat yakni pemahaman bahwa anggaran yang dibelanjakan pemerintah (APBN) selama ini digunakan untuk menciptakan kesempatan kerja. “Dengan begitu akan timbul rasa optimis masyarakat untuk mencari pekerjaan yang layak dan benar-benar ada, “ katanya.

Untuk saat ini bagi para pencari kerja bisa membuka alamat situs http://infokerja.naker.go.id/ untuk mendapatkan informasi lowongan kerja.

Ingat Hanya 3 Propinsi yang Mengadakan Penerimaan CPNS 2016

Berdasarkan  surat edaran Menpan RB Nomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 terkait informasi pengadaan aparatur sipil negara (ASN) 2016 bahwa moratorium penerimaan CPNS masih diberlakukan dengan beberapa pengecualian.

Dijelaskan, pembatasan penerimaan pegawai dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan Pegawai tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Tenaga Harian Lepas- Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian.
3 Propinsi yang Mengadakan Penerimaan CPNS 2016
Seperti judul di atas masih ada penerimaan CPNS untuk pemerintah daerah yang bisa melaksanakan. Yakni untuk Papua, Papua Barat serta daerah pemekaran Kalimantan Utara.

Untuk Kalimantan Utara,  karena statusnya sebagai daerah pemekaran baru tahun 2012 lalu dan pegawai berstatus PNS masih sedikit tentunya ditambah lobi gubernur Kaltara kepada Kementerian PAN RB. 

Penerimaan CPNS Daerah tahun 2016 Ditunda

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun anggaran 2016. Untuk tahun ini, penerimaan pegawai baru atau CPNS dari pelamar umum sangat dibatasi.

Hal itu ditegaskan Yuddy melalui Surat Menteri mengenai Informasi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2016, tertanggal 25 Juli 2016.  “Kami minta agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan redistribusi pegawai, baik secara internal maupun antar instansi seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Intelejen Negara,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (26/07).

Dijelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan komiten pemerintah Kabinet Kerja 2015 – 2019, dan arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet/Rapat Kerja tanggal 7 Juni 2016. Dalam arahannya, Presiden menegaskan agar setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penghematan penggunaan anggaran, dan lebih diarahkan untuk memperbesar belanja modal.


Di samping itu, Presiden juga wanti-wanti agar anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas dalam mendukung nawacita.

Untuk itu, Menteri Yuddy mengajak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan efisiensi penggunaan anggaran belanja di luar belanja modal, antara lain dengan cara menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun 2016.

Dijelaskan, pembatasan penerimaan pegawai dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan Pegawai tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Tenaga Harian Lepas- Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian. “Mereka harus lulus seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT),” ujarnya.

Ditambahkan, tambahan pegawai baru juga berasal dari lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya ditunda.

Dalam Surat tersebut juga disebutkan bahwa penerimaan pegawai baru untuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk tahun 2012

Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemda dari Pegawai Tidak Tetap (PTT ) Kemenkes RI

Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemda dari Pegawai Tidak Tetap (PTT ) Kemenkes RI

Pemberlakuan moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dikecualikan untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan beberapa lainnya. Angin segar ini melatarbelakangi adanya kebijakan bahwa tahun ini Pemerintah akan mengangkat tenaga pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan RI menjadi aparatur sipil negara (ASN) Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan seleksi pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dari jalur PTT Kemenkes RI.

Seleksi yang dilakukan berupa ujian Test Kompetensi Dasar (TKD) dan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) telah dimulai sejak 19 Juli 2016 di 38 Lokus di ibukota propinsi. Sementara itu, untuk regional Papua dan Papua Barat diselenggarakan di 5 lokus guna mendekatkan peserta seleksi karena jarak geografis yang sulit.

Hingga berita ini diturunkan, sejak 19 Juli lalu, TKD telah memasuki hari keempat pelaksanaan dan telah diikuti oleh 34.194 peserta seleksi. Ujian dimulai pukul 8 pagi waktu setempat dengan tiga sesi setiap harinya. Peserta harus menyelesaikan 100 soal, terdiri dari pengetahuan umum, matematika logika dan pengetahuan kewarganegaraan.

“Kelulusan hasil seleksi PTT yang terdiri dari dokter, dokter gigi dan Bidan memperhatikan hasil nilai TKD, usia kritis 35 tahun, lama pengabdian, dan daerah keterpencilan”, terang drg. Murti Utami, MPH, Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI kepada Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, Jumat (22/7).

Sebagai informasi, jumlah PTT Kemenkes yang diusulkan menjadi ASN di Lingkungan Pemda berjumlah 44.108 orang, berdasarkan nota kesepahaman Kemenkes bersama Pemerintah Daerah yang telah dilakukan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: Usia kurang dari 35 tahun berjumlah 39.848 orang, dengan jumlah Bidan sebanyak 37.902 bidan. Sementara Usia antara 35-40 tahun berjumlah 3.512 orang, Sedangkan usia diatas 40 tahun berjumlah 748 orang.


Pelaksanaan seleksi pengadaan ASN di Lingkungan Pemda sama sekali tidak dipungut biaya. Pemantauan pelaksanaan tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kementerian Kesehatan, namun juga perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Apabila ada oknum yang melakukan pungutan terkait pelaksanaan seleksi, peserta dapat melaporkannya melalui website Itjen Kemenkes RI”, tambah Murti Utami.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.

Larangan Menpan RB Bermain Pokemon Go

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN RB) menerbitkan edaran mengenai larangan bermain game berbasis GPS (global positioning System) di lingkungan instansi pemerintah. Larangan ini terutama ditujukan bagi PNS ASN yang suka bermain game semacam Pokemon Go.

Larangan Menpan RB Bermain Pokemon Go
Nah silakan di baca edaran Menpan RB di atas ya bagi Anda yang PNS.