Kenaikan Pangkat otomatis dan Penetapan Pensiun otomatis berbasis Paperless

Guna meningkatkan percepatan layanan kepegawaian utama, seperti Kenaikan Pangkat (KP) dan Pensiun, BKN akan terapkan sistem pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less-paper. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Iwan Hermanto menjelaskan bahwa less-paper yang diartikan dalam layanan KPO & PPO, yakni dengan mengurangi persyaratan administratif yang sebelumnya masih memerlukan banyak dokumen, kini diminimalisasi.



Sistem layanan kepegawaian KPO & PPO sudah dilaksanakan oleh BKN sejak tahun 2015 lalu dengan mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah dan Perka BKN Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) yang akan diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah.

Layanan KPO & PPO berbasis less-paper dilakukan untuk memangkas dokumen persyaratan administratif yang harus dipenuhi ketika mengajukan usulan KP dan pensiun, sehingga proses pengusulan hingga penetapan dapat berjalan singkat tanpa melewati alur yang panjang dengan prosedur yang kompleks.

Hal ini merupakan komitmen BKN untuk terus melakukan terobosan dalam mempermudah dan mempersingkat seluruh layanan kepegawaian, serta mengoptimalkan seluruh sistem informasi kepegawaian yang cepat, tepat, dan akurat. Iwan Hermanto menegaskan bahwa perjalanan sistem ini juga tentu membutuhkan kerjasama dan komitmen seluruh pihak, terutama pihak setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam melakukan rekonsiliasi data PNS melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dimiliki BKN.

Lowongan Kerja Bank Indonesia

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN 
CALON PIMPINAN BANK INDONESIA MASA DEPAN (PCPM)
“MARI BERGABUNG MENJAGA STABILITAS EKONOMI INDONESIA”

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN  CALON PIMPINAN BANK INDONESIA MASA DEPAN (PCPM)


Bank Indonesia membuka kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa untuk ambil bagian dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi negeri. Mari bergabung menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan (makroprudensial) serta sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah di Indonesia.

PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Indonesia;
2. Telah menyelesaikan masa studi jenjang pendidikan S1/S2 dengan melampirkan ijazah;
3. IPK minimal 3,00 (skala 4,00);
a. S1: maksimal 26 tahun
b. S2: maksimal 28 tahun
4. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan/atau sosial kemasyarakatan merupakan nilai tambah;

5. Pendidikan:
a. Ekonomi (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/Akuntansi/Manajemen/Keuangan/ Perbankan/Syariah)
b. Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis
c. Administrasi Niaga/Bisnis
d. Hubungan Internasional
e. MIPA Statistik dan Matematika
f. Teknik
g. Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Ilmu Komputer
h. Ilmu Hukum
i. Ilmu Komunikasi
j. Psikologi

KETENTUAN SELEKSI

  1. Penerimaan lamaran hanya melalui aplikasi online www.ppm-rekrutmen.com/bankindonesia;
  2. Periode registrasi online mulai tanggal 8 September 2016 (pukul 08.00 WIB) s.d 14 September 2016 (pukul 23.59 WIB);
  3. Hanya kandidat dengan kualifikasi terbaik yang akan mengikuti tahapan seleksi;
  4. Tidak dipungut biaya apapun dalam proses seleksi calon pegawai Bank Indonesia;
  5. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan final;
  6. Panitia tidak berkewajiban untuk mengembalikan dokumen peserta seleksi.

INFORMASI SELENGKAPNYA DAN PENGIRIMAN APLIKASI ONLINE:
• Website www.ppm-rekrutmen.com/bankindonesia;
• Call Center: 021-2300313 #2427 #2423 #2418 #2410 #2406
Senin-Jumat Pukul 07.30-18.00 WIB

PPK Wajib Melaporkan Hasil Penilaian Kinerja PNS

PNS daerah sepertinya harus bersiap siap untuk mengumpulkan hasil penilaian Kinerja PNS nya kepada masing-masing Badan Kepegawaian Daerah. Ini terkait dengan perintah dari Kemenpan RB yang mewajibkan PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian daerah untuk melaporkan Hasil Penilaian Kinerja PNS kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).  Silakan disimak beritanya di bawah ini.

PPK Wajib Melaporkan Hasil Penilaian Kinerja PNS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Menteri PANRB Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Surat tersebut diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja PNS sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Penilaian Kinerja PNS dimaksud.

"Ada pun yang perlu disampaikan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu, untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, wajib dilakukan penilaian prestasi kerja oleh Pejabat Penilai," kata Menteri PANRB Asman Abnur, Senin (5/9).

Penilaian prestasi  kerja, lanjut Asmn, terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja berdasarkan rencana kerja tahunan. Dijelaskan, SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. Kemudian, penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya.

"Pejabat Pembina Kepegawaian akan memberikan sanksi bagi Pejabat Penilai yang tidak menetapkan SKP yang telah disusun dan/atau bagi PNS yang tidak menyusun SKP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ujar Asman.

Dikatakan, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah wajib melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja paling lama akhir Maret tahun berikutnya. Laporan hasil Penilaian Prestasi Kerja disampaikan dalam bentuk salinan berkas elektronis (soft copy) dengan format Microsoft Excel dan hardcopy.

Selanjutnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan laporan evaluasi penilaian prestasi kerja kepada Menteri PANRB paling lama akhir bulan April tahun berikutnya. Khusus Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 disampaikan kepada BKN paling lama 30 November 2016.  "Saya berharap dengan terbitkan Peraturan Pemerintah ini nantinya akan meningkatkan disiplin PNS kita sehingga tercipta pemerintahan yang clean and good governance," kata Asman

Layanan Pengaduan DUKCAPIL lewat WhatssApp (WA)

Kementerian Dalam Negeri Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan terobosan baru dalam layanan kepada Masyarakat. Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil Kemendagri) memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk memberikan pengaduan atau konsultasi.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan masyarakat Indonesia dapat menyampaikan keluhan serta pertanyaan atau aduan yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan dengan mencantumkan format  berikut :

Nama :
NIK :
Kab/Kota :
No. HP :
Pengaduan/Pertanyaan :

Adapun aduan serta pertanyaan tersebut dapat menghubungi tiga nomor dibawah ini melalaui media sosial “Whatssapp” : 081315252921 atau 081315252912 atau 081315252920.

Sumber :Dukcapil Kemendagri

RPP Manajemen PNS segera disahkan menjadi PP

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mendorong agar RPP Manajemen PNS segera dapat disahkan menjadi PP karena UU sudah berjalan dua tahun sejak ketok palu. Namun, ia berpesan agar PP ini tidak menimbulkan masalah baru setelah disahkan, tetapi  jangan lari dari undang-undang.


Hal itu dikatakan Menteri dalam rapat pembahasan RPP Manajemen ASN di kantor Kementerian PANRB, Rabu (31/08). “Saya mengapresiasi sudah menghasilkan draft sejauh ini. Namun bagaimana biar bisa cepat lagi. Kita harus lebih fokus untuk menyelesaikannya,” ujar Asman.

Pasalnya, peraturan pelaksana UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat ditunggu-tunggu oleh ASN. Belum terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengakibatkan UU ASN belum berjalan optimal.

Sampai saat ini, baru satu PP yang sudah disahkan yakni mengenai pensiun dan tunjangan hari tua yang diundangkan dengan PP No. 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi PNS. Masih ada enam RPP yang sedang disusun, yakni Manajemen PNS, Penilaian Kinerja PNS, Disiplin PNS, Manajemen PPPK, Korp Pegawai ASN, serta Gaji dan Tunjangan.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, RPP tentang Manajemen ASN sudah selesai harmonisasi tinggal menunggu paraf terakhir dari Menkopolhukam yang selanjutnya akan dibahas dalam Ratas.

Dari 19 PP yang diamanatkan UU, ijin prinsip yang keluar hanya 7 PP. RPP tentang Manajemen ASN ini merupakan gabungan dari 11 PP yang seharusnya. RPP ini berisi sebanyak 15 bab dan 365 pasal. “Mulai hulu sampai hilir ada di RPP ini,” imbuhnya.

RPP ini mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Tata Cara Pemberhentian dan Pengaktifan kembali PNS, PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara, Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan ASN dalam Jabatan ASN, Pengembangan Karier dan Kompetensi, Pola Karier,

Promosi, dan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan dan Jenis Jabatan ASN, Perlindungan PNS, Pangkat dan Jabatan, dan JPT.

RPP tentang Penilaian Kinerja PNS dan RPP tentang Gaji dan Tunjangan sedang dalam tahap harmonisasi. Untuk RPP tentang Manajemen PPPK sudah selesai harmonisasi kemudian dikirim ke Sekretariat Negara dan menunggu pembahasan dalam Ratas. Sementara RPP yang lain masih dalam tahap pembahasan

IPK Tinggi dan Atlet Berprestasi Prioritas diangkat PNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memprioritaskan lulusan perguruan tinggi yang memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) tinggi dan atlet berprestasi untuk diterima sebagai aparatur sipil negara.



Penegasan itu disampaikan Menteri PAN-RB Asman Abnur saat membuka kegiatan forum komunikasi kebijakan PAN-RB dan replikasi inovasi pelayanan publik di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (30/8/2016).

Menurut Asman, untuk mengubah negeri ini, maka aparatur sipil negara itu harus lebih dahulu berubah. Oleh karena itu, kualitasnya tidak boleh kalah dari pegawai swasta.

Asman mengatakan, pada tahun 2016, untuk masuk menjadi ASN, calon harus benar-benar diseleksi dengan baik dan tidak boleh lagi kualitasnya rendah diterima menjadi ASN.

“Kebijakan saya tahun 2016 ini yakni yang lulus dengan IPK-nya tinggi atau cum laude itu yang akan kami prioritaskan untuk masuk ASN. Selain itu, anak-anak bangsa ini yang punya prestasi dan meraih medali emas dalam kejuaraan nasional maupun dunia, jika mereka mau jadi ASN maka kita akan prioritaskan, agar masa depan atlet yang memberikan jasa kepada negara ini bisa terjamin,” kata Asman.

Dia berharap, kebijakannya itu bisa didukung oleh semua pihak. Asman pun mengajak ASN di NTT ini agar bersama-sama membawa negeri ini ke arah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas aparatur sipil negara.

“Saya juga lagi buat program dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar aparatur sipil negara yang kemampuannya hanya administratif saja, nanti kami masukkan ke pendidikan khusus agar punya keahlian. Jangan sampai nanti datang ke kantor karena tidak punya keahlian tapi hanya gara-gara absen dan takut ditegur sama atasannya yang sudah ditunggu di kantor,” kata Asman.

Dengan kebijakannya itu, Asman kembali berharap agar ke depannya ASN yang ada bisa melayani masyarakat dengan baik, ramah dan tepat sasaran. liputan6.com

Menpan: Tidak Boleh Lagi Rekrutmen PNS dari K1 dan K2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menegaskan bahwa permasalahan pengangkatan honorer K-1 dan K-2 yang tak kunjung selesai sejak tahun 2005 tidak boleh lagi terjadi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Asman disela-sela sambutannya pada Pemantauan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terkait e-performance dan e-budgeting, di Bandung, Jumat (26/08).

Seperti diketahui, kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada aparatur yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, penerimaan CPNS kedepannya harus dilaksanakan secara transparan guna menjaring aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan dalam pengadaan formasi.

Namun demikian, Menteri Asman juga mengungkapkan bahwa pengadaan formasi CPNS juga bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. "Ternyata formasi juga menentukan, tidak boleh lagi terjadi pembukaan formasi hanya karena saudaranya ingin jadi PNS. Kalau kebutuhannya riil, baru saya teken," katanya.

Menteri Asman juga menegaskan bahwa celah-celah seperti itu harus diawasi secara ketat untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik KKN. "Tidak boleh lagi terjadi tolong menolong dalam penerimaan PNS. Ini sudah bukan lagi jamannya seperti itu," tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengkritisi pola rekrutmen CPNS dari honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2).
Menurutnya, sejak pengangkatan honorer K1 dan K2, 60 persen ASN di antaranya hanya memiliki kemampuan di bidang administrasi.

Sementara sisanya tidak lebih dari 40 persen yang memiliki kemampuan secara spesifik.‎

"Karena kepala daerah sesukanya merekrut honorer K1 dan K2 dengan iming-iming di PNS-kan, alhasil tenaga yang direkrut lebih banyak ke tenaga administrasi. Padahal, yang dibutuhkan birokrasi adalah PNS dengan kompetensi tinggi," bebernya.‎

‎Saat ‎ini jumlah PNS pusat dan daerah 4,5 juta orang. Sebanyak 1,9 juta orang di antaranya berpendidikan SMA ke bawah dengan jabatan tenaga administrasi.

Pola Penggajian Akan Diubah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Keuangan tengah membuat rencana mengubah pola penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya,  untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

asman abnur menpan rb

Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB Asman Abnur dalam acara Rakernas Taspen Tahun 2016 di Surabaya, Kamis (25/08). "Dalam Undang-Undang ASN, selama ini iuran untuk pensiun diambil dari gaji pokok dan kecil sekali. Untuk itu, saat ini Kementerian PANRB bersama Kementerian Keuangan sedang membuat pola sistem penggajian baru untuk ASN," kata Asman.

Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro menyambut baik rencana perubahan sistem pola penggajian ASN yang diungkapkan Menteri Asman. Dikatakan, iuran Taspen berasal dari gaji pokok, yang saat ini relatif rendah.  "Pak Menteri tadi berharap akan memperbaiki polanya sehingga iurannya akan tinggi dan preminya naik. Itu sejalan dengan program kami, dan itu berita yang baik bagi ASN dan Taspen," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, perubahan sistem penggajian juga akan berdampak bagi tunjangan hari tua yang saat ini polanya masih menggunakan manfaat pasti, sehingga iurannya tetap unfunded atau selisih penghitungan tabungan hari tua ASN dengan realisasi pungutan.

Ke depan hal tersebut tidak boleh dilakukan lagi karena akan menambah beban pemerintah dan tidak sehat bagi Taspen karena ada aset yang tidak menghasilkan.  “Program menaikkan gaji pokok ini kalau ekonomi sudah baik itu ide yang simpatik dan mudah-mudahan ini terwujud sehingga kesejahteraan ASN meningkat," kata Iqbal. menpan.go.id

Tahun 2017, PNS tetap Dapat THR/Gaji 14


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan kembali mendapatkan gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR).

Hal ini diakui Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

"Kebijakan belanja pegawai masih sama seperti tahun lalu, adanya THR," ujar dia singkat di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

‎Saat dikonfirmasi lebih jauh mengenai alasan pemberian THR lagi, Askolani enggan berkomentar. Begitu pula dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai kebijakan THR.
gaji 14 tahun 2017 thr 2017
gaji 14 tahun 2017

Sebelumnya, pada 18 Mei 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan dana sekitar Rp 14 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan juga gaji ke-14, atau biasa yang disebut dengan THR bagi para PNS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengungkapkan pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun untuk membayar gaji ke-13. Sedangkan untuk gaji ke-14 atau THR, jumlahnya kurang lebih sama dengan gaji ke-13.

Dengan jumlah belasan triliun rupiah ini, Askolani mengklaim pemerintah sanggup membayar hak para aparatur sipil negara, termasuk pensiunan PNS. "Ada anggarannya. Itu wajib. Gaji itu mesti diutamakan, karena ini menyangkut hajat rakyat banyak," tutur dia. liputan6.com

BKN: Tersisa 10 ribu PNS Fiktif Pasca PUPNS

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI Bima Haria Wibisana mengatakan saat ini tersisa 10 ribuan PNS Siluman alias fiktif pasca penjaringan data PUPNS lalu.

Data awal, 97.000 masuk PNS 'ghost'. Kemudian tersisa 74.000, kita verifikasi turun 25.000 dan sekarang masih ada 10.000, katanya saat meresmikan meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN Semarang.


Berdasarkan institusi, jumlah PNS siluman paling banyak bekerja di institusi TNI/Polri. Pihaknya mengaku sulit mengakses data tersebut lantaran dana pensiun PNS bersangkutan berada di PT Asabri.
"Dana pensiunnya tidak di Taspen, sehingga kita sulit mengakses data orang-orangnya. Kita minta tolong ke Kemenhan untuk memverifikasi 4.500 PNS di lingkungan TNI/Polri," ungkapnya.

Sedangkan sisanya, sebanyak 5.500 PNS "siluman" tersebut, lanjutnya, akan dipilah lagi mengenai status kepegawaiannya.

Ia mengaku belum bisa memastikan apakah PNS siluman tersebut fiktif atau tidak. Misalnya kemungkinan yang bersangkutan sakit stroke dan tidak pernah melapor. Data PNS yang misterius ini akan diserahkan ke masing-masing pembina kepegawaiannya untuk dipastikan lagi kebenaran status kepegawaiannya